Rabu, 08 Juni 2016

Makalah PJJ


         BAB I
PENDAHULUAN

Merupakan sebuah kenyataan bahwa berdirinya lembaga pendidikan tinggi jarak jauh di seluruh dunia pada umumnya didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi mereka yang telah kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada usia normal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam alasan antara lain keterbatasan dana, berdomisili di daerah terpencil, atau harus bekerja penuh waktu. Dengan kondisi tersebut tidak berarti bahwa institusi penyelenggaraan PTJJ melayani pendidikan ala kadarnya. Kenyataan yang tidak disangkal bahwa sebagian masyarakat, baik dari lingkungan akademis maupun masyarakat umum memiliki penilaian bahwa PTJJ adalah lembaga kelas dua. Lembaga PTJJ juga harus mampu menghadapi tantangan untuk menyediakan program pembelajaran fleksibel, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Sebagai organisasi belajar, ialah institusi PTJJ harus mampu “membaca, menganalisa, menerima, serta berlaku aktif dan berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu upaya menciptakan kondisi sebagai organisasi belajar ialah lembaga PTJJ harus menjaga standar pelayanan pada tingkat tertentu secara konsisten dan terintegrasi.
Adapun pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
A.    Sistem Jaminan Kualitas dalam PTJJ
B.     Penerapan Sistem Jaminan Kualitas pada Lembaga Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
C.     Manajemen Operasional Pendidikan Jarak Jauh
D.    Jaringan Pendidikan Jarak Jauh
E.     Pembentukan Citra
F.      Langkah Awal Pembentukan Citra

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Sistem Jaminan Kualitas dalam PTJJ
Dalam era globalisasi, tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan tinggi menjadi semakin meningkat. Bagaimanakah bentuk control dan penjaminan terhadap kualitas pada sistem PTJJ? Dengan sistem industrialisasi pada hampir seluruh proses penyelenggaraannya. Seperti proses produksi dan distribusi bahan ajar, registrasi dan ujian, kontrol dan penjaminan terhadap kualitas pada setiap kegiatan menjadi sangat penting. Tanpa adanya control dan penjaminan kualitas pada setiap tahapan kegiatan niscaya kualitas secara total penyelenggaraan sistem PTJJ mulai dari masukan, proses, dan keluaran akan sulit diwujudkan.
Yorke  (1999) mengemukakan beberapa tujuan jaminan kualitas, di luar lembaga pada lembaga pendidikan tinggi, yaitu: (1) upaya penyediaan informasi kepada publik dan mereka yang berkepentingan dengan Iembaga terkait mengenai kualitas dan standar, (2) pemberian kredibilitas terhadap diploma serta penerima diploma, (3) meyakinkan para pengguna bahwa mereka telah melakukan sebuah investasi yang berharga dengan mengikuti program yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Tujuan jaminan kualitas tersebut tentu saja merupakan suatu dampak positif yang memberikan nama baik bagi lembaga dihadapan masyarakat, tetapi yang lebih penting dari pencapaian ketiga tujuan penjaminan kualitas tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan lembaga secara internal.
Penerapan sistem jaminan kualitas dalam dunia pendidikan selayaknya mendapat perhatian. Dengan Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan serta persaingan yang ketat dalam penawaran program pendidikan, banyak lembaga pendidikan merasa perlu menilai diri dan menetapkan Standar kualitas. Kebutuhan ini lebih nyata dirasakan oleh PTJJ mengingat hakikat penyelenggaraannya lebih menyerupai industri dan jasa.
Penerapan sistem jaminan kualitas dalam suatu institusi bukan merupakan hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara cepat. Untuk dapat menerapkan sistem jaminan kualitas diperlukan perencanaan yang matang dan dengan penjadwalan berdasarkan prioritas. Dalam sebuah lembaga, penerapan sistem jaminan kualitas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada saat yang bersamaan. Lembaga harus memberikan prioritas pada bagian-bagian tertentu atau elemen tertentu yang akan diupayakan menerapkan sistem jaminan kualitas terlebih dahulu. Bagaimanakah penerapan sistem jaminan kualitas pada sebuah lembaga? Pada umumnya, penerapan sistem jaminan kualitas mengikuti kerangka acuan tertentu. Penerapan sistem jaminan kualitas pada Iembaga PTJJ dapat mengacu pada beberapa kerangka acuan yang telah dikembangkan.
Badan dunia standar ISO (lnternational Organisation for Standardisation) diperkenalkan pada tahun1987 badan ini merupakan salah satu badan yang meluncurkan standar sistem manajemen kualitas yang pada mulanya banyak digunakan dalam industry bisnis dan jasa. Ternyata standar ini dapat pula digunakan dalam dunia pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai industry jasa.
Penerapan sistem jaminan kualitas pada PTJJ selain dapat menggunakan standar ISO, dapat pula menggunakan standar jaminan kualitas yang telah dikembangkan oleh lembaga Iain. Beberapa institusi telah mengembangkan standar sistem jaminan kualitas yang khusus dirancang untuk diterapkan pada lembaga PTJJ seperti misalnya Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Inggris, Asian Association of Open Universities (AAOU) dengan kerangka kerja Quality Assurance (QA) jaminan kualitas, dan International Council for Distance Education (ICDE).
Pada jenjang pendidikan tinggi, Quality Assurange Agency for Higher Education (QAA) lnggris pada tahun 1997 telah mengembangkan Quality Assurance (OA) untuk PTJJ, yang pada awalnya ditujukan untuk membantu pelaksanaan QA pada institusi pendidikan jarak jauh di lnggris. Acuan untuk pelaksanaan QA dari QAA (1998) difokuskan pada aspek-aspek dalam pendidikan jarak jauh yang dirasakan sangat membutuhkan sentuhan sistem jaminan kualitas untuk menjaga dan mengamankan standar akadernik dari program studi yang telah ditetapkan serta kualitas keluarannya. Struktur Acuan QAA terdiri dari enam kelompok yaitu;

1.      Sistem desain
2.      Program desain, persetujuan dan review
3.      Manajemen penyampaian program
4.      Pengembangan dan bantuan peserta didik
5.      Komunikasi dan represemasi peserta didik
6.      Penilaian peserta didik
Setiap komponen selalu didahului oleh aturan yang generik mengenai komponen terkait, kemudian dipaparkan kerangka panduan yang lebih rinci. Keenam komponen pada pedoman pelaksanaan QA tersebut disusun berdasarkan prinsip- prinsip yang secara luas digunakan pada pendidikan tinggi secara umum. Sementara rinciannya sangat terkait langsung dengan aktivitas yang terjadi pada SPJJ.
B.     Penerapan Sistem Jaminan Kualitas pada Lembaga Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
Penerapan jaminan kualitas mengubah secara mendasar praktek pengelolaan yang selama ini berlangsung Ada kecenderungan umum bagi sebagian staf untuk menolak perubahan terutama bila perubahan itu menyangkut pekerjaan mereka. Upaya peningkatan kualitas memerlukan komitmen waktu, usaha, dan sumber daya yang besar, Penerapan jaminan kualitas melibatkan seluruh lapisan dalam organisasi. Upaya ini melibatkan seluruh staf dan sumber daya melalui arahan, kepemiminan dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai kualitas yang dikehendaki mahasiswa dan pihak yang berkepentingan. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi institusi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik jarak jauh.
Penerapan jaminan kualitas dalam sebuah institusi tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama seperti yang digambarkan oleh Knatterud dkk (1993 ha 476) melalui fitur utama penerapan rencana jaminan kualitas. Langkah-langkah   penerapan jaminan kualitas menurut Knatterud dkk di bagi dalam tiga tahap utama yaitu: tahapan preventive, penelusuran, dan tahap aksi. Rincian tahapan adalah sebagai berikut:
1.      Tahapan Preventif
a.       Penulisan pedoman prosedur
b.      Pengumpulan data terbatas pada hal-hal yang esensial
c.       Pretes format dan prosedur
d.      Komitmen dari pemeriksa untuk menggkuti tata cara pemeriksaan
e.       Pelatihan untuk pemeriksa
f.       Perencanaan kunjungan ke lokasi
g.      Pendefenisian program kontrot kualitas
h.      Perubahan dokumentasi
2.      Tahapan Penemuan
a.       Monitor data
b.      Kunjungan ke lokasi
c.       Pencatatan hasil audit
d.      Penyusunan laporan monitoring
e.       Investigasi statistik
f.       Review data hasil program kontrol kualitas
g.      Pemeriksaan data analisis
3.      Tahapan Aksi
a.       Perbaikan kesalahan yang ditemukan
b.      Pelatihan ulang staf
c.       Audit tambahan
d.      Laporan mengenai penyimpangan/pelanggaran terhadap pedoman
e.       Implementasi prosedur secara benar
Tahapan penerapan sistem jaminan kualitas dalam standar ISO 9000 pada dasarnya sama dengan tahapan yang dikemukakan oleh Knatterud dkk tetapi dibedakan hanya oleh penyebutannya. Secara singkat tahapan penerapan Sistem jaminan kuatitas berdasarkan standar ISO 9000 adaiah sebagai berikut (Prabowo, 2001).
1.      Tahap Persiapan
a.       Pengenalan sistem kepada manajemen
b.      Pembentukan tim manajemen dan tim teknis
2.      Tahap Penyusunan Dokumentasi
a.       Pelatihan penyusunan dokumentasi
b.      Penyusunan, pemeriksaan, pendistribusian, dan pengendalian dokumen
3.      Tahap Implementasi
a.       Implementasi bertahap, sesuai dengan penyelesaian dokumen
b.      Pelatihan penggunaan dokumen
c.       Pengajuan usulan perubahan/perbaikan dokumen
d.      tinjauan manajemen/evaluasi pelaksanaan di lapangan
4.      Tahap Audit dan Perbaikan
a.       Pelatihan audit (untuk auditor dan audite)
b.      Pelaksanaan siklus audit mutu internal
c.       Pelaksanaan perbaikan dan pencegahan untuk peningkatan mutu
d.      Laporan hasil audit dalam forum tinjauan manajemen
C.    Manajemen Operasional Pendidikan Jarak Jauh
Membicarakan masalah manajemen operasional sudah tentu tidak bisa lepas dari pengertian manajemen. Dengan manajamen maka akan terlihat adanya suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan atau mengkoordinasakan sumber daya dan kegiatan-kegiatan unit lain sehingga menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) berupa barang dan jasa. Dengan kata lain untuk menghasilkan barang dan jasa manajer tidak akan mampu melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dan dilakukan secara bersama dengan orang lain.
Pakar manajemen ada juga yang mengungkapkan bahwa manajemen pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapaa tujuan organisasi. (Koontz, 1994). Sejalan dengan itu, maka manajemen operasional dalam pendidikan tnggi jarak jauh pada dasamya merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan peserta ajar yang meliputi registrasi, produksi dan reproduksi bahan ajar, bantuan belajar dan penyelenggaraan ujian bagi mahasiswa, sehingga semua yang direncanakan dapat terselenggara tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dengan biaya yang efisien. Santoso (1992) menyatakan bahwa sistem manajemen itu harus mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan peserta ajar (pelanggan) dengan melibatkan seluruh komponen organisasi.
Dengan demikian sistem operasional dalam pendidikan jarak jauh yang perlu menjadi perhatian khusus sehingga kualitasnya menjadi terangkat adalah sistem layanan yang mendukung kebutuhan mahasiswa khususnya dalam bentuk pelaksanaan registrasi, reproduksi dan distribusi bahan ajar, serta kegiatan pemberian bantuan belajar, dan penyelenggaraan ujian dengan menggunakan mesin pengolah data (komputer). Penyelenggaraan PJJ, dalam hal ini para pengambil keputusan, harus berupaya mengarahkan kebijakan institusi kepada perbaikan terus menerus atas produksi dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, efesiensi proses dan perbaikan lingkungan kerja.
Sebuah keputusan yang diambil adakalanya juga terkait dengan hasil evaluasi keputusan yang pernah diambil sebelumnya. Keputusan jenis ini harus mengarah kepada perbaikan terhadap hasil keputusan sebelumnya. Manajemen sudah sepatutnya melakukan perbaikan berkesinambungan dan menjadikan produk serta jasa yang dihasilkan sebelumnya menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Menurut Holmes G. dan McEwee G. (1995) ada 5 (lima) aktivitas pokok dalam  upaya perbaikan berkesinambungan, yaitu;
1.      Komunikasi
Komunikasi merupakan aspek yang Sangat penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan  baik. Komunikasi tidak hanya terjadi di antara anggota tim saja, tetapa komunikasi antara tim/unit dalam suatu institusi PJJ sangat diperlukan.
2.      Memperbaiki masalah yang nyata/jelas
Permasalahan yang terjadi sering tidak jelas, sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. Kadang kala masalah yang ingin dipecahkan terlihat dengan jelas akan tetapi tidak jarang pula penyebab dan permasalahannya itu sendiri tidak jelas. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dalam menentukan solusi dari masalah sangat penting
3.      Memandang ke hulu
Memandang ke hulu berarti dalam mencari penyebab Sesuatu produk barang dan jasa perlu dilakukan perbaikan. Dengan demikian dokurnen, catatan, literatur yang berkaitan dengan produk barang dan jasa yang akan diperbaiki haruslah lengkap dan terekarn dengan baik.
4.      Mendokumentasikan kemajuan dan masalah
Dokumentasi masalah dan kemajuan sangat perlu dilakukan agar apabila di kemudian hari ditemukan masalah yang sama, maka pemecahannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dokumentasi merupakan alat bagi institusi untuk melihat kehulu.
5.      Memantau perubahan
Pemantauan secara objektif terhadap kinerja suatu proses setelah diadakan perubahan perlu dilakukan. Karena solusi yang diajukan untuk suatu masalah belum tentu memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Solusi yang diajukan bukan tidak mungkin justru mendatangkan masaiah baru.
Menurut Taytor dalam Sofjan Assauri (1999) ada 4 tugas pokok bagi manajemen dalam mengoperasikan sesuatu institusi yaitu:
1.      Manajemen harus mengganti metode coba-coba yang tidak berdasarkan ilmu dan petunjuk praktis dengan metode yang bersifat ilmiah dalam penentuan setiap unsur kerja manusia. Metode ilmiah ini dilakukan atas dasar memperhatikan gerak dan minimum. Sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimum.
2.     Manajemen harus mengadakan pemilihan dan harus melatih serta memperkembangkan pekerja atau buruh secara ilmiah, dan menghilangkan atau membuang praktek-praktek lama yang memperkenankan para pekerja kerjanya sendiri serta melatih dirinya Sendiri. 
3.      Manajemen harus mengembangkan semangat kerjasama yang erat antara pekerja, buruh, pegawai dan untuk menjamin terlaksananya pekerjaan, manajemen juga harus disesuaikan dengan metode ilmiah.
4.     Manajemen harus mengadakan pembagian pekerjaan antara kaum buruh atau pekerja dengan majikan atau manajer dan  masing-masing harus menerima resiko atas pekerjaannya  sendiri, sehingga jelas batas tanggung jawab masing-masing.
Pendidikan jarak jauh semakin hari semakin berkembang. Sejalan dengan itu pengertian dan defenisinya pun semakin banyak dikembangkan oleh para pakar pendidikan jarak jauh. Berdasarkan defenisi para pakar dan tradisi praktis mengenai PJJ. Keegan dalam Andriani (2003) mengembangkan defenisi sistem PJJ dan berdasarkan definisi tersebut menurunkan enam karakter yang dimiliki oleh PJJ sebagai berikut:
1.     Keterpisahan pengajar dengan peserta didik
2.     Ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya dengan belajar sendiri di rumah
3.     Penggunaan beragam media
4.     Menggunakan komunikasi dua arah
5.     Kemungkinan pertemuan sekali-kali untuk keperluan pembelajaran dan sosialisasi
6.     Proses pendidikan yang memiliki bentuk hampir sama dengan proses industri
D.    Jaringan Pendidikan Jarak Jauh
Dari karakteristik PJJ yang dikemukakan Keegan dalam Andriani (2003) tersebut, sebuah institusi PJJ mutlak memiliki jaringan kemitraan dengan pihak lain Karakteristik yang pertama adalah keterpisahan antara pengajar dengan peserta didik. Peserta didik dalam hal ini tidak berdampingan dengan pengajar. Namun demikian keterpisahan ini hanya keterpisahan fisik,waktu, dan geografis bukan keterpisan kebutuhan akan pembelajaran itu sendiri. Untuk mengatasi keterpisahan ini pengajar dan peserta didik dapat dipersatukan dalam suatu interaksi pembelajaran dengan ada sarana yang menjadi alat penghubung. Alat penghubung yang digunakan adalah alat komunikasi langsung maupun komunikasi lidak langsung. Alat komunikasi ada yang bersifat langsung, misalnya radio transmitter dan telepon yang dapat memfasilitasi pengajar dan peserta didik sehingga dapat berkomunikasi dua arah. Alat komunikasi tidak langsung misalnya bahan ajar cetak, terekam dan tersiar. Semua ini mutlak membutuhkan pihak lain. Untuk itu, PJJ dalam mengoperasikan kegiatan-kegiatannya sangat tergantung kepada kemitraan Sebuah PJJ secara berkesinambungan perlu membangun (jaringan) hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra.

E.     Pembentukan Citra
Ada beberapa macam cara yang dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk membentuk kesan suatu PTJJ. (Frank Jefkins, 1995)
1.      Cermin, pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan image. Citra cermin ini bertahan sesuai dengan rasa kepemimpinan dari figure yang dianggap “baik” tersebut. Begitu pimpinan berganti, maka imaji pun akan mengikutinya. Hal ini akan memberikan beban bagi pemimpin selajutnya, terlebih bila sistem regenerasi tidak berjalan dengan baik, maka citra yang sudah terbentuk belum tentu dapat dipertahankan.
2.       Citra saat ini, yaitusuatu citra yang dibentuk oleh orang di luar organisasi, yang tidak mengetahui atau tidak peduli mengenai organisasi tersebut.
3.      Harapan, adalah citra yang dibentuk berdasarkan cita-cita dari suatu organisasi yang tertuang pada suatu visinya. Harapan yang besar dapat memberikan motivasi terhadap karyawannya. Jika hanya berdasarkan harapan saja, citra yang diberikan sifatnya kurang solid.
4.      Korporasi, lebih melihat pada organisasinya. Bukan lagi pada produk semata. Biasanya organisasi yang memiliki citra korporasi ini sudah lama dibangun dan mempunyai reputasi yang sangat baik dari segi sejarahnya. Pengelolaan keuangannya, kualitas produk, dan sebagainya. Oleh karenanya, suatu perusahaan atau organisasi yang mencapai tahap ini, hanya mempertahankan imajinya melalui control terhadap produk yang dihasilkannya.
5.       Kelipatan, merupakan citra yang ada dalam organisasi yang diciptakan dari kelipatan berbagai elemen yang ada dalam organisasi tersebut.
F.     Langkah Awal Pembentukan Citra
Sampai saat ini hanya ada satu PTJJ model tunggal di Indonesia yang diakui keberadaannya secara resmi oleh oleh pemerintah berdasarkan SK No.41 tahun 1984, yaitu Universitas Terbuka keberadaan UT yang usianya sudah hampir mencapai 20 tahun memang relative muda dibandingkan dengan PTTM lainnya. Secara umum keberadaan UT masih dipandang sebagai Universitas “penampung” bagi mereka yang tidak bisa diterima di manapun juga, sehingga citra yang melekat kurang menguntungkan bagi UT. Adalah tantangan besar bagi kita khususnya warga UT, untuk menggeser citra negative tersebut menjadi suatu citra positif yang lebih baik, yaitu memberikan informasi yang sesuai agar semua orang mengerti UT dengan benar.
Meskipun Universitas Terbuka telah berjalan selam 20 tahun masyarakat awam tampaknya tetap belum mengenal sistem belajar jarak jauh dengan benar. Masih sering terdengar pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam tentang bagaimana proses belajar pun masih diajukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem belajar jarak jauh belum menjadi konsep yang dipahami oleh masyarakan, mengingat sistem belajar mengajar yang diterapkan di sekolah umumnya melalui sistem tatap muka. Diperlukan waktu yang yang cukup lama untuk mensosialisasikan sistem belajar ini. Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi UT untuk mebudayakan belajar mandiri yang belum tertanam dalam masyarakat. Kebiasaan belajar di kelas dengan bimbingan guru atau dosen bisa membuat masyarakat kita tidak siap untuk dapat belajar secara mandiri. Kenyataan ini tentu saja dapat menjadi suatu hambatan bagi UT untuk menyebarkan ilmu pengetahuan melalui sistem belajar jarak jauh kepada masyarakat karena masyarakat belum tertarik untuk mengetahui apa itu PJJ.

DAFTAR BACAAN
Asandhimitra, dkk. 2004. Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas     Terbuka

Shlt

Tidak ada komentar:

Posting Komentar